Palangka Raya, eNewskalteng.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palangka Raya menyatakan menerima dan mendukung dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Raperda tentang Kepramukaan, untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, mengatakan persetujuan tersebut diberikan dengan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Palangka Raya agar regulasi yang disusun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima kedua rancangan peraturan daerah tersebut dengan catatan untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Ia menekankan bahwa setiap regulasi yang telah disahkan tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi harus dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Menurutnya, masih sering terjadi regulasi yang kurang optimal dalam pelaksanaan sehingga tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. “Jangan sampai setelah disahkan menjadi perda, aturan tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal dan hanya berhenti sebagai dokumen formal tanpa implementasi yang jelas,” katanya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, khususnya dalam penggunaan anggaran pada program-program pemerintah. Menurut Bennie, keterbukaan informasi anggaran menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui dan merasakan manfaat dari setiap penggunaan anggaran daerah yang dialokasikan untuk berbagai program pembangunan.
Terkait Raperda Kepramukaan, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar seluruh program yang nantinya dijalankan disusun secara matang serta dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukan regulasi tersebut. Selain itu, aspek pertanggungjawaban anggaran juga harus diperhatikan secara serius. “Setiap program kepramukaan harus dirancang dan dilaksanakan secara tepat serta memiliki pertanggungjawaban anggaran yang jelas dan transparan,” tegasnya. Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Kota Palangka Raya dapat memperhatikan seluruh catatan tersebut selama proses pembahasan maupun setelah kedua Raperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efektif.(nis)
