BeritaDPRD Barito UtaraLegislatif

Menuju Opini WTP, Pemkab Barut Catat Surplus Rp 519 Miliar dalam Laporan APBD 2024

161
×

Menuju Opini WTP, Pemkab Barut Catat Surplus Rp 519 Miliar dalam Laporan APBD 2024

Sebarkan artikel ini
Pj Bupati Indra Gunawan didampingi Sekda Muhlis menyerahkan pidato pengantar dan materi rapat Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna I masa sidang II DPRD Barito Utara.(Photo/ist)

Muara Teweh. eNewskalteng.com — Pemerintah Kabupaten Barito Utara mencatat surplus anggaran sebesar Rp519,18 miliar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Capaian ini disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRD, Senin (8/9/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Sekda Muhlis, kepala perangkat daerah, serta seluruh anggota legislatif. “Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,79 triliun atau 105,81 persen dari target, sementara realisasi belanja sebesar Rp2,27 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran. Kondisi ini menghasilkan surplus yang cukup signifikan,” ungkap Indra Gunawan.

Meski demikian, laporan keuangan Barito Utara tahun 2024 masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Indra menegaskan, capaian tersebut harus dijadikan momentum evaluasi agar ke depan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kita bersyukur atas hasil ini, namun evaluasi dan perbaikan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi BPK. Target kita jelas: meraih opini WTP di tahun berikutnya,” tegasnya.

Pj Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran perangkat daerah dan DPRD atas kolaborasi dalam perencanaan serta pelaksanaan APBD. Menurutnya, sinergi harus terus diperkuat demi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal proses evaluasi pertanggungjawaban anggaran secara ketat. “DPRD berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan. Kami ingin setiap rupiah benar-benar digunakan secara efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Rapat paripurna ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas keuangan daerah sekaligus membuka jalan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Barito Utara.(red)