Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan terhadap distribusi kebutuhan pokok, khususnya LPG dan minyak goreng Minyakita, dengan mendatangi pangkalan LPG hingga pabrik pengolahan minyak goreng PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) di kawasan Bagendang, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati Kotim Irawati itu melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kepolisian, kejaksaan, Bulog, serta instansi terkait lainnya. Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengendalikan laju inflasi yang saat ini masih menjadi perhatian di Kalimantan Tengah. “Persoalan yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan barang, melainkan tingginya harga jual di tingkat konsumen. Yang menjadi laporan masyarakat adalah harga yang tinggi. Karena harga tinggi, daya beli masyarakat menurun dan akhirnya berdampak terhadap inflasi,” katanya.
Ia menjelaskan, dari hasil pengecekan di dua pangkalan LPG, harga jual masih sesuai ketentuan pemerintah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp22 ribu per tabung. “Yang menjadi catatan adalah penjualan ke pengecer. Di pangkalan sudah sesuai aturan, tetapi ketika sampai ke pengecer tidak ada regulasi yang mengatur batas harga tertinggi maupun terendah. Ini yang perlu kita rapatkan dan carikan solusi,” ujarnya.
Usai meninjau pangkalan LPG, rombongan melanjutkan sidak ke pabrik PT Sukajadi Sawit Mekar yang menjadi salah satu produsen minyak goreng terbesar di wilayah Kotim. Menurut Irawati, secara stok pasokan minyak goreng dinyatakan aman. Namun tingginya harga di pasaran membuat pemerintah perlu menelusuri lebih jauh jalur distribusi yang terjadi. “Kalau stok dikatakan aman memang aman. Tetapi Kotim ini merupakan kabupaten penghasil sawit terbesar, kebun sawitnya sangat banyak, namun minyak goreng justru menjadi penyumbang inflasi. Setelah kami turun langsung, ternyata yang perlu dibenahi adalah pola distribusinya,” ungkapnya.
Ia menilai distribusi minyak goreng tidak boleh melalui terlalu banyak mata rantai sebelum sampai ke masyarakat. “Jangan sampai terlalu banyak tempat singgahnya. Kalau memang dari produsen bisa langsung ke Bulog dan kemudian ke mitra yang sudah terdaftar, tentu lebih baik. Dari hasil pengecekan tadi, ada mitra Bulog yang sebelumnya menerima 50 dus setiap pengiriman, sekarang hanya sekitar 20 dus. Kondisi ini yang menyebabkan pasokan di tingkat pedagang berkurang sehingga harga naik,” jelasnya.
Sementara itu Manager PT Sukajadi Sawit Mekar, Zul Hendro, mengatakan terjadi penurunan produksi karena perusahaan menyesuaikan kuota ekspor yang berlaku saat ini. Meski demikian, kebutuhan pasar domestik tetap menjadi prioritas melalui program Domestic Market Obligation (DMO). “Memang produksi ada menurun sedikit karena kami menyesuaikan kuota ekspor. Dari awal bulan ini sampai bulan Juni, kuota yang ada lebih banyak kami alokasikan ke Bulog karena produksi kami sedang menurun,” ujarnya saat mendampingi kunjungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kotim di pabrik PT SSM, Bagendang.
Ia menjelaskan, penurunan produksi diperkirakan mencapai sekitar lima persen dibanding kondisi sebelumnya. Menurutnya, kebijakan DMO mengharuskan perusahaan memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum dapat melakukan ekspor produk sawit. “Minyakita ini bagian dari kewajiban DMO. Jadi kalau kami ingin melakukan ekspor, ada kewajiban untuk memenuhi kuota kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu,” katanya.
Zul Hendro mengungkapkan, sebelum produksi menurun, perusahaan mampu menjalankan produksi hingga sekitar 75 persen dari kapasitas yang tersedia. Saat itu, distribusi produk tidak hanya melalui Bulog, tetapi juga melalui jaringan distribusi lainnya yang melayani wilayah Kotim dan Kalimantan Tengah. “Karena kuota produksi kami turun, saat ini kami tidak memberikan pasokan ke wahana distribusi. Semuanya kami fokuskan ke Bulog dulu. Dari tanggal 1 Juni sampai sekarang seluruh alokasi Minyakita kami berikan ke Bulog,” tegasnya.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi melalui jalur distribusi resmi pemerintah. Dengan pola distribusi tersebut, perusahaan berharap ketersediaan Minyakita di pasar tetap terjaga meskipun produksi mengalami penyesuaian. Ia juga menjelaskan bahwa industri sawit saat ini sedang menghadapi sejumlah penyesuaian pasar, termasuk perubahan permintaan ekspor dan kebijakan energi nasional yang mendorong peningkatan penggunaan biodiesel. “Saya berharap distribusi melalui Bulog dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng di tengah upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah,” pungkasnya. (man)
