Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Jajaran Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan kunjungan dinas ke Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Kalteng, dan Rombongan diterima langsung Kepala Stasiun BMKG Kalimantan Tengah, Sugiyono.
Dalam pemaparannya, BMKG Kalteng menyebut kondisi El Niño 2026 berada pada intensitas sangat kuat dan diprediksi masih bertahan hingga awal 2027. Sementara itu, puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026 dengan durasi musim kemarau sekitar lima sampai enam bulan. BMKG juga memprediksi curah hujan pada September 2026 di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0–100 milimeter. Kondisi tersebut diperkirakan mulai berangsur membaik pada Oktober hingga November.
Terkait prediksi cuaca tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M. Kurniawan Anwar menilai, September menjadi periode yang perlu mendapat perhatian serius karena potensi Karhutla dan keterbatasan sumber air masih cukup tinggi. “Artinya kita belum boleh lengah. Pemadaman, kesiapan personel, sumber air, distribusi air bersih sampai perlindungan lahan pertanian harus tetap menjadi prioritas,” ujarnya, Rabu (3/9/2026).
Selain menghadapi kondisi kering, pemerintah daerah juga diminta mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan pola cuaca pada beberapa bulan mendatang. “Berdasarkan paparan BMKG, awal musim hujan 2026/2027 di Kalimantan Tengah diprediksi masuk secara bertahap mulai dasarian II Oktober hingga dasarian III November,” katanya.
Adapun puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Perubahan dari kondisi sangat kering menuju peningkatan curah hujan harus diantisipasi secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya dituntut fokus menangani Karhutla dan kekeringan, tetapi juga perlu mempersiapkan potensi persoalan hidrometeorologi ketika curah hujan mulai meningkat. “Sekarang kita menghadapi kekeringan dan Karhutla. Beberapa bulan ke depan curah hujan justru diprediksi meningkat. Jadi kebijakan kita harus adaptif, bukan reaktif. Data iklim harus menjadi early warning atau peringatan dini bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat, pertanian dan sumber daya air,” tegasnya.
Politisi PAN Kotim ini berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kotim dan BMKG dapat terus diperkuat. Dengan informasi cuaca dan iklim yang lebih akurat, pemerintah dinilai dapat mengambil langkah antisipasi lebih cepat sebelum risiko bencana berkembang. “Dari informasi cuaca yang diperoleh tersebut, diharapkan semakin baik keputusan yang bisa diambil. Tujuan akhirnya sederhana: risiko bencana ditekan, petani terlindungi, kebutuhan air masyarakat terjaga dan pemerintah tidak terlambat bertindak,” pungkasnya (man)
