Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rambat, mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab dua aspek tersebut merupakan fondasi bagi efektivitas anggaran sekaligus ruang bagi masyarakat untuk turut melakukan pengawasan, Jum’at (14/11/2025).
Menurut Rambat, kondisi ini menyikapi terjadinya defisit anggaran di APBD Kotim tahun anggaran 2025 dan 2026 mendatang. Ia menyatakan bahwa kekurangan anggaran tidak boleh dijadikan alasan melemahkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan prioritas, namun situasi tersebut harus memacu kreativitas dan kecerdasan dalam menentukan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Meski mengalami keterbatasan anggaran, kondisi tersebut seharusnya mendorong Pemkab Kotim lebih kreatif dan inovatif. Eksekutif harus cerdas menentukan prioritas, agar setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Rambat.
Untuk itu ungkap Ketua Fraksi Gerindra Kotim ini meminta pemerintah daerah agar tidak terpaku pada keterbatasan anggaran. Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas justru harus menjadi pemicu lahirnya inovasi dalam pembangunan dan pelayanan publik.
“Saya menekankan, penggunaan anggaran agar lebih dipusatkan pada belanja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, terutama program-program yang esensial dan memiliki nilai tambah terhadap kesejahteraan masyarakat,”.
Anggota DPRD Kotim dapil II ini juga mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dua aspek tersebut, lanjutnya, merupakan fondasi bagi efektivitas anggaran sekaligus ruang bagi masyarakat untuk turut melakukan pengawasan.
“Prinsip transparansi dan akuntabilitas tentunya juga harus terus dijaga. Dua hal utama tersebut tidak hanya untuk memastikan efisiensi, tapi juga agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberikan kontrol demokrasi,” imbuhnya.
Rambat berharap seluruh perangkat daerah mampu beradaptasi dengan kondisi anggaran yang terbatas dengan cara memperkuat kolaborasi lintas sektor serta memanfaatkan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.
“Dengan upaya dan langkah tersebut, tentunya pemerintah daerah diyakini tidak hanya mampu bertahan di tengah keterbatasan, tetapi juga dapat membuktikan bahwa efisiensi, kreativitas, dan pelayanan yang berpihak pada masyarakat dapat berjalan seiring dan seirama. (man)
Penulis : Normansyah
Editor : Andi Kadarusman
