Palangka Raya, eNewskalteng.com – Kesiapan sarana dan dukungan operasional menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berpotensi terjadi di tengah kondisi kemarau. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota Palangka Raya mengenai penanganan karhutla, mitigasi bencana, serta dampaknya terhadap kesehatan dan dunia pendidikan, Rabu (16/9/2026), DPRD menyoroti sejumlah kendala yang masih dihadapi petugas di lapangan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, mengatakan kebutuhan operasional harus menjadi bagian penting dalam perencanaan penanganan karhutla. Menurutnya, ketersediaan anggaran diperlukan agar personel dan peralatan pemadam dapat bekerja secara maksimal. “Anggaran harus disiapkan, termasuk untuk kebutuhan operasional penanganan karhutla,” kata Arif dalam RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya.
DPRD juga menyoroti potensi berlangsungnya musim kemarau dalam waktu yang cukup panjang. Berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG, kondisi kemarau diperkirakan dapat berlanjut hingga 2027 sehingga membutuhkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran lahan. Selain dukungan anggaran, Arif menilai keterlibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla perlu diperkuat. Penanganan kebakaran tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada petugas karena masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga lingkungan dan mencegah munculnya titik api. “Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan petugas. Masyarakat juga harus memiliki kepedulian dan kesadaran untuk bersama-sama mencegah kebakaran,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan dalam RDP tersebut adalah pemanfaatan sejumlah peralatan pemadam yang belum berjalan secara optimal. DPRD menerima informasi terdapat sekitar lima hingga enam mesin bantuan yang belum dapat digunakan maksimal karena terkendala biaya operasional, terutama kebutuhan bahan bakar.
Menurut Arif, kondisi tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar. Sebab, keberadaan peralatan tanpa dukungan operasional yang memadai berpotensi mengurangi kemampuan petugas ketika harus menangani kebakaran di sejumlah lokasi secara bersamaan. “Kalau alat ada tetapi tidak bisa digunakan karena operasionalnya tidak tersedia, tentu ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya. DPRD juga meminta Pemerintah Kota Palangka Raya meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sinergi antarpemerintah dinilai penting agar dukungan personel, peralatan, anggaran, dan kebutuhan lainnya dapat dioptimalkan dalam menghadapi ancaman karhutla.
Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengungkapkan kondisi karhutla masih cukup mengkhawatirkan setelah kebakaran berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. “Kalau melihat prediksi BMKG, kemarau lebih dini, lebih panjang dan berlangsung lama,” ungkap Budi. Ia menjelaskan, Pemkot Palangka Raya telah melakukan langkah mitigasi sejak awal dengan menetapkan status siaga darurat. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan informasi BMKG yang memperkirakan musim kemarau datang lebih cepat dan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Budi, kondisi kekeringan turut diperparah oleh fenomena El Nino yang membuat lahan gambut semakin mudah terbakar. Meskipun memasuki masa pancaroba diperkirakan terjadi pada Oktober, hujan yang turun masih bersifat lokal sehingga belum secara signifikan menurunkan ancaman karhutla. “Ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga ada faktor manusia,” tegas Budi.(nis)
