Palangka Raya, eNewskalteng.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palangka Raya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, fraksi tersebut mengingatkan agar capaian itu diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah, menyampaikan bahwa opini WTP merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. “Fraksi Partai NasDem mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Palangka Raya mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini patut dipertahankan sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang semakin baik,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (7/7/2026).
Namun, menurut Mukarramah, keberhasilan memperoleh opini WTP tidak boleh dijadikan sebagai tujuan akhir. Pemerintah daerah harus menjadikan capaian tersebut sebagai pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Fraksi NasDem juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai sekitar 97,19 persen dari target yang telah ditetapkan. Meski tergolong tinggi, angka tersebut dinilai masih menunjukkan adanya potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan.
Karena itu, fraksinya mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi peningkatan PAD. Langkah yang disarankan antara lain mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperluas digitalisasi sistem pembayaran, meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta mengelola aset daerah agar lebih produktif tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Selain aspek pendapatan, Fraksi NasDem turut mencermati pelaksanaan belanja daerah yang terealisasi sekitar 95,21 persen. Kondisi tersebut masih menyisakan efisiensi anggaran lebih dari Rp72 miliar serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang nilainya melebihi Rp60 miliar. Menurut Mukarramah, besarnya SILPA menjadi indikator bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masih perlu ditingkatkan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap secara optimal dan tepat sasaran.(nis)
