Muara Teweh,eNewskalteng.com — Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara melalui juru bicaranya, Hj. Sri Neni Trianawati, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya disampaikan oleh Pj. Bupati Barito Utara dalam rapat paripurna DPRD.
Dalam pandangan akhirnya, Hj. Sri Neni menyoroti adanya perubahan signifikan pada struktur anggaran, khususnya terkait penurunan dana transfer dari pemerintah pusat serta kenaikan belanja daerah yang cukup tinggi. “Setelah mencermati pidato pengantar Pj. Bupati, fraksi kami mencatat beberapa perubahan penting yang perlu dijelaskan lebih lanjut, terutama terkait penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dan kenaikan belanja daerah,” ujarnya di gedung DPRD Barito Utara, Selasa (14/10/2025).
F-KIR mencatat bahwa dana transfer dari pemerintah pusat menurun dari Rp2,909 triliun menjadi Rp2,824 triliun, atau turun sekitar Rp85 miliar. Penurunan tersebut, menurutnya, dapat berdampak pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan prioritas. “Kami meminta penjelasan rinci terkait penyebab penurunan ini dan strategi pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlanjutan program prioritas,” tegas Hj. Sri Neni.
Selain itu, Fraksi juga menyoroti kenaikan belanja daerah yang melonjak dari Rp3,116 triliun menjadi Rp3,460 triliun, atau naik sekitar 11,03 persen. F-KIR meminta kejelasan sektor mana yang menjadi fokus tambahan anggaran tersebut. “Kenaikan belanja ini harus memiliki justifikasi yang kuat agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sorotan lain adalah defisit anggaran yang meningkat tajam, dari Rp99,8 miliar menjadi Rp485,2 miliar, atau naik lebih dari Rp385 miliar. F-KIR meminta penjelasan terkait sumber pembiayaan defisit dan dampaknya terhadap stabilitas fiskal daerah. “Kami khawatir lonjakan defisit ini dapat memengaruhi keseimbangan keuangan daerah dalam jangka menengah dan panjang,” ujar Hj. Sri Neni.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Karya Indonesia Raya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD secara konstruktif bersama pihak eksekutif. “Kami siap membahas lebih lanjut demi terciptanya APBD yang sehat, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Barito Utara,” pungkas Hj. Sri Neni Trianawati.(red)
