Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Juru bicara Fraksi Gabungan Nasdem–PKS, Noor Aprilly mengingatkan, pihak eksekutif harus mengambil langkah strategis dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru agar tidak bergantung sepenuhnya pada transfer dana pusat. Kondisi ini sebagai dampak dari defisit RAPBD Kotawaringin Timur tahun 2026, Senin (3/11/2025).
Aprilly menegaskan, total defisit anggaran Kotim mencapai Rp570 miliar lebih. Artinya begitu banyak program dana spirasi masyarakat yang vital tidak dapat didanai karena keterbatasan fiscal dan ini harus menjadi cambuk dan pemacu semangat kedepan.
“Saya meminta, eksekutif harus mengambil langkah strategis dan bekerja ekstra keras dalam menggali sumber PAD baru agar tidak bergantung sepenuhnya pada transfer dana pusat. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD perlu dilakukan agar potensi daerah yang selama ini belum tergali bisa dimaksimalkan,” harapnya.
Akibat defisit anggaran, Fraksi Gabungan Nasdem–PKS juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta program ekonomi rakyat seperti pertanian dan UMKM harus lebih difokuskan dan diutamakan. Saya juga mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Aprilly juga menekankan agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan disahkannya RAPBD 2026 nantinya, Fraksi Nasdem–PKS berharap agar roda pemerintahan dan pembangunan di Kotim tidak terhambat.
“Meskipun dengan beberapa catatan mengenai kemampuan PAD, kami berpandangan APBD ini harus segera disahkan agar pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Untuk diketahui berdasarkan hasil laporan dari defisit anggaran, Komisi I mencatat kekurangan sebesar Rp28,5 miliar untuk pelayanan publik, hukum, dan pemerintahan.
Komisi II melaporkan kekurangan Rp56,3 miliar untuk sektor perekonomian, pertanian, dan UMKM. Komisi III mencatat defisit Rp108 miliar untuk bidang kesejahteraan rakyat, terutama pendidikan dan kesehatan.
Sedangkan Komisi IV mencatat kekurangan paling signifikan, yakni Rp378,7 miliar untuk sektor infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan air bersih. (man)
Penulis : Normansyah
Editor : Karina Reviyanti
