Palangka Raya, eNewskalteng.com – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya, HM. Khemal Nasery, menyampaikan bahwa tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kini telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya telah melalui proses fasilitasi dan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Hukum.
Ketiga regulasi tersebut meliputi Perda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat, Perda tentang Tahun Jamak, serta Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Seluruhnya telah melewati tahapan pembahasan dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan. “Tiga Raperda hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah melalui Biro Hukum, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat, Raperda tentang Tahun Jamak, dan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” ujar Khemal Nasery, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, proses fasilitasi dan evaluasi dari pemerintah provinsi merupakan tahapan wajib dalam pembentukan perda di tingkat kabupaten maupun kota. Melalui mekanisme tersebut, setiap rancangan regulasi akan ditelaah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kepentingan daerah.
Menurut Khemal, sejumlah substansi dalam ketiga raperda tersebut mengalami penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyesuaian itu dilakukan untuk menyempurnakan materi muatan dan memastikan implementasinya dapat berjalan efektif. Banyak masukan yang diberikan karena setelah pembahasan di DPRD, rancangan perda tersebut difasilitasi dan dievaluasi kembali oleh pemerintah provinsi.
Khemal menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi menjadi bagian penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Dengan telah selesainya proses evaluasi dan fasilitasi, ketiga perda tersebut diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Palangka Raya. Ia berharap keberadaan perda-perda tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(nis)
