Palangka Raya, eNewskalteng.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan lima unit kendaraan roda tiga atau Tossa untuk mendukung operasional relawan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun, penentuan kelompok relawan yang akan menerima bantuan tersebut masih menunggu arahan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan lima unit Tossa tersebut akan diberikan berdasarkan pertimbangan tingkat kebutuhan masing-masing kelompok relawan.
Menurutnya, BPBD hanya bertugas menyajikan data dan melakukan pencermatan terhadap relawan yang dinilai benar-benar membutuhkan dukungan sarana transportasi operasional.
“Tossa ada lima. Tossa lima ini memang kita menunggu arahan dari Bapak Wali Kota, nanti petunjuknya Bapak Wali Kota yang menentukan,” kata Hendrikus, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menjelaskan, keputusan penerima bantuan sepenuhnya berada di tangan Wali Kota karena jumlah kendaraan yang tersedia terbatas.
“Oleh sebab itu, tingkat kebutuhan relawan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penerima,” tambahnya.
Secara keseluruhan, bantuan sarana dan prasarana yang disalurkan kepada relawan berjumlah 73 unit, termasuk perlengkapan pendukung seperti sepatu boot.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah melalui pemanfaatan dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla.
Hendrikus menambahkan, peralatan yang diberikan juga berpotensi dimanfaatkan dalam penanganan bencana lainnya, termasuk membantu penyedotan genangan air.
Namun, untuk mitigasi banjir, Pemko saat ini lebih memprioritaskan kegiatan pembersihan dan normalisasi drainase.
Terkait penggunaan dana Banpres, ia menjelaskan anggaran tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk pengadaan sarana dan prasarana, tetapi juga mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla, seperti bahan bakar minyak (BBM), uang lelah petugas berdasarkan orang/hari, serta kebutuhan makan dan minum.
Mengenai rincian nominal anggaran pengadaan bantuan, Hendrikus meminta masyarakat dan wartawan mencermati dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sebelumnya telah dipublikasikan dalam konferensi pers.
(z)
