Palangka Raya. eNewskalteng.com – Persoalan pasokan listrik di Kota Palangka Raya masih menjadi perhatian DPRD. Dewan meminta PT PLN (Persero) memastikan proses pemulihan kelistrikan berjalan sesuai target yang telah disampaikan, mengingat gangguan listrik berdampak langsung terhadap berbagai aktivitas masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan janji PLN dalam rapat dengar pendapat (RDP) harus diikuti dengan langkah nyata. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kapan kondisi kelistrikan dapat kembali stabil.
“Kami mengapresiasi komitmen PLN yang menargetkan kondisi kelistrikan kembali normal. Namun, masyarakat membutuhkan bukti, bukan sekadar janji. Jangan sampai target tersebut kembali bergeser sementara masyarakat terus dirugikan akibat pemadaman listrik,” ujar Khemal, Rabu (5/8/2026).
Ia menilai gangguan listrik yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga. Sejumlah aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat turut terdampak akibat pasokan listrik yang belum sepenuhnya stabil.
Pelaku usaha, khususnya UMKM, menjadi salah satu pihak yang harus menanggung dampak dari pemadaman. Selain menghambat kegiatan produksi dan pelayanan, kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan elektronik yang digunakan untuk menunjang usaha.
“Pemadaman listrik telah menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM, mengganggu aktivitas ekonomi, berpotensi merusak peralatan elektronik, hingga menurunkan produktivitas sektor peternakan dan pelayanan publik,” katanya.
Karena itu, DPRD meminta PLN tidak hanya fokus pada proses perbaikan jaringan dan sistem, tetapi juga memberikan informasi perkembangan penanganan kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan secara berkala dinilai penting agar warga mengetahui langkah yang sedang dilakukan serta perkembangan menuju kondisi normal.
“Kami meminta PLN memberikan informasi perkembangan perbaikan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat. Transparansi penting agar warga mengetahui sejauh mana proses penanganan yang sedang berjalan,” ucapnya.
Khemal menegaskan DPRD akan terus memantau pelaksanaan komitmen PLN sebagaimana yang telah disampaikan dalam RDP. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan target pemulihan tidak kembali mengalami perubahan tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat.
Ia menyebut, apabila hingga akhir Agustus 2026 kondisi kelistrikan di Palangka Raya belum menunjukkan perbaikan sebagaimana target yang telah disampaikan, DPRD akan mempertimbangkan untuk kembali memanggil pihak PLN.
Pemanggilan tersebut nantinya dapat dilakukan untuk meminta penjelasan terkait perkembangan penanganan, kendala yang dihadapi, serta langkah lanjutan yang akan ditempuh untuk menstabilkan pasokan listrik.
“Pelayanan kelistrikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara andal. Karena itu, kami berharap PLN menjadikan momentum ini sebagai pembuktian bahwa pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” tutupnya.
