Palangka Raya. eNewskalteng.com– Pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah dinilai perlu lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedalaman dan pelosok.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, mengatakan pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada proyek berskala besar, tetapi juga harus menyentuh persoalan yang secara langsung dihadapi masyarakat sehari-hari.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah wilayah di Kalteng yang masyarakatnya menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar. Kondisi tersebut menjadi alasan agar pemerintah lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana pembangunan itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Masih ada anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah karena belum tersedia jembatan,” ujar Maryani, Senin (3/8/2026).
Ia menilai keberadaan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya mempermudah mobilitas, akses tersebut juga berkaitan erat dengan kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga mengembangkan aktivitas perekonomian.
Maryani menegaskan, pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan. Menurutnya, pemerintah perlu melihat secara langsung persoalan masyarakat sebelum menetapkan program yang akan dimasukkan dalam perencanaan anggaran.
“Ketika kita menyusun anggaran, harus dilihat dulu apa yang paling dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai pembangunan tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menyebut pandangannya bukan hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi juga hasil kunjungan kerja ke sejumlah desa di wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam kunjungan tersebut, ia mengaku masih menemukan berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian pemerintah. Mulai dari keterbatasan akses infrastruktur hingga kondisi permukiman masyarakat yang belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan.
“Ketika kami turun langsung ke desa-desa, banyak hal yang menjadi perhatian. Apa yang kami sampaikan bukan sekadar berdasarkan laporan, tetapi berdasarkan kondisi yang kami lihat sendiri di lapangan,” ungkapnya.
Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah keterbatasan penerangan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena menyangkut kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Selain itu, Maryani juga menyoroti masih adanya rumah warga yang kondisinya kurang layak. Menurutnya, kebutuhan seperti penerangan, hunian layak, jalan, dan jembatan semestinya menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Ia juga menyinggung kondisi masyarakat di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat program pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat di wilayah tersebut.
Maryani berharap pemerintah daerah dapat menjadikan hasil kunjungan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pembangunan berikutnya.
Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran akan memberikan manfaat lebih besar apabila diarahkan terlebih dahulu kepada kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini belum terpenuhi.
“Masih banyak kebutuhan mendasar yang harus diselesaikan. Karena itu, sebaiknya hal-hal yang paling penting bagi masyarakat diprioritaskan terlebih dahulu,” pungkasnya.
