Palangka Raya, eNewskalteng.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya yang hingga meluber ke bahu jalan mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Untuk memastikan kondisi di lapangan, Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dan Pertamina melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU, Jumat (8/5/2026). Sidak dilakukan di beberapa titik, di antaranya SPBU Jalan G. Obos, Yos Sudarso, dan Bukit Keminting guna mengetahui penyebab antrean panjang dan memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan normal.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai langkah cepat pemerintah bersama Pertamina tersebut sangat penting di tengah meningkatnya keresahan masyarakat akibat isu kelangkaan BBM. Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung di lapangan menjadi bukti keseriusan dalam menangani persoalan distribusi BBM sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. “Sidak ini sangat krusial karena masyarakat perlu diyakinkan bahwa pemerintah hadir dan serius menangani persoalan antrean BBM,” ujarnya.
Syaufwan menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Kota Palangka Raya sempat menerbitkan surat edaran terkait pembatasan pembelian BBM subsidi maupun non-subsidi, khususnya Pertalite dan Pertamax. Namun, surat edaran tersebut kemudian dicabut kembali dalam waktu singkat sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta fokus pengawasan saat sidak diarahkan pada distribusi BBM agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak tertentu maupun praktik pelangsiran.
Menurutnya, Pertamina bersama aparat penegak hukum perlu memastikan stok BBM yang tersedia benar-benar disalurkan kepada masyarakat sebagai konsumen akhir. “Sidak juga perlu menyasar oknum yang memanfaatkan situasi, termasuk kendaraan yang diduga bolak-balik mengisi BBM subsidi,” tegasnya. Selain pengawasan distribusi, Syaufwan juga meminta adanya keterbukaan informasi dari instansi terkait mengenai proses penerbitan hingga pencabutan surat edaran pembatasan BBM tersebut.(nis)
