Palangka Raya, eNewskalteng.com — Rencana pembentukan kebijakan Bank Tanah yang tengah dipersiapkan Pemerintah Kota Palangka Raya mendapat perhatian dari DPRD Kota Palangka Raya. Dewan menilai penyusunan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara cermat dan melibatkan berbagai elemen masyarakat guna menghindari potensi persoalan di kemudian hari.
Wakil Ketua I Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Salundik, mengatakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lahan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi karena menyangkut hak masyarakat serta berbagai kepentingan sosial yang ada di daerah. “Kebijakan terkait lahan harus disusun secara hati-hati karena menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menimbulkan konflik atau polemik di kemudian hari,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Menurut Salundik, pemerintah daerah perlu membuka ruang komunikasi dan dialog yang luas dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis terkait program Bank Tanah. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat diterima oleh seluruh pihak.
Ia menilai keterlibatan berbagai unsur, seperti DPRD, tokoh adat, akademisi, organisasi masyarakat, hingga kelompok warga yang terdampak, menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan. “Keterlibatan banyak pihak diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar kajian yang komprehensif, transparan, serta terhindar dari persoalan hukum maupun sosial,” katanya.
Selain itu, Salundik mengingatkan agar setiap tahapan penyusunan kebijakan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga diminta memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan sosial dengan lahan di wilayah Kalimantan Tengah.
Ia berharap Pemerintah Kota Palangka Raya tidak terburu-buru merealisasikan program Bank Tanah sebelum seluruh aspek dikaji secara mendalam dan komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara optimal. “Pembangunan memang penting, tetapi perlindungan terhadap hak masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Karena itu, kajian yang matang dan keterbukaan dalam penyusunan kebijakan sangat diperlukan,” pungkasnya.(nis)
