Palangka Raya, eNewskalteng.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya masih menjadi perhatian serius berbagai pihak. DPRD Kota Palangka Raya meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan distribusi BBM yang terjadi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Nookhalis Ridha, mengaku prihatin terhadap kondisi antrean yang terus terjadi dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu bergerak cepat serta memastikan situasi tetap kondusif agar persoalan tidak semakin meluas. “Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing kepanikan sehingga kondisi di lapangan tetap aman dan terkendali,” ujar Ridha, Jumat (8/5/2026).
Ia juga meminta Pemerintah Kota Palangka Raya meningkatkan koordinasi dengan pihak Pertamina guna mengetahui penyebab utama antrean panjang di SPBU. Ridha menilai kepastian terkait distribusi dan kuota BBM sangat penting agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan yang tepat. “Perlu dipastikan apakah antrean ini disebabkan pengurangan kuota BBM atau ada faktor lain di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan penanganan persoalan BBM tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kota. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga harus ikut terlibat mengingat Palangka Raya merupakan ibu kota provinsi. “Pemerintah provinsi perlu turun tangan agar persoalan antrean BBM ini bisa segera diatasi,” tegasnya.
Selain itu, Ridha mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan BBM yang justru dapat memperburuk keadaan. Ia optimistis kondisi akan kembali normal apabila distribusi BBM berjalan lancar dan koordinasi antarinstansi dilakukan secara maksimal. “Masyarakat diharapkan tetap beraktivitas seperti biasa sambil menunggu langkah konkret pemerintah dalam menstabilkan pasokan BBM,” pungkasnya.(nis)
