Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kalimantan Tengah menyambut baik rencana pemerintah daerah melakukan penataan dan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin optimal.
Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, mengatakan penataan kelembagaan merupakan langkah yang wajar dalam proses reformasi birokrasi. Namun, pelaksanaannya harus didasarkan pada kajian yang komprehensif agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. “Perampingan OPD harus dilakukan secara terukur dan berdasarkan kebutuhan daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta tidak mengganggu pelaksanaan program yang sedang berjalan,” ujar Riska, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, penyederhanaan struktur organisasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan pembagian tugas yang lebih fokus, setiap perangkat daerah akan memiliki fungsi yang lebih jelas sehingga pelaksanaan program lebih mudah dipantau dan dievaluasi. Riska menegaskan DPRD mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat reformasi birokrasi, selama proses penyusunannya dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Kami mendukung setiap upaya reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Namun, seluruh prosesnya harus melalui kajian yang matang serta melibatkan berbagai pihak terkait,” katanya.
Ia juga menilai komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD menjadi faktor penting dalam merumuskan kebijakan kelembagaan yang tepat. Sinergi tersebut diperlukan agar struktur organisasi yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, perampingan OPD diyakini mampu mempercepat koordinasi antarperangkat daerah. Dengan struktur organisasi yang lebih sederhana, proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program lintas sektor diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terintegrasi.
Riska berharap langkah penataan OPD dapat menghasilkan birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. “Harapannya, reformasi birokrasi ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan profesional,” pungkasnya. (kaer)
