Palangka Raya, eNewskalteng.com – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini, menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga oleh integritas aparatur dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi harus terus diperkuat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas. “Opini WTP harus menjadi penyemangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah akan semakin akuntabel dan mampu menjawab harapan masyarakat,” ujar Pipit, Kamis (2/7/2026).
Politisi DPRD Kalteng itu menilai mempertahankan opini WTP bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah agar penyusunan laporan keuangan maupun pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan, kualitas tata kelola keuangan tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari konsistensi aparatur dalam menjalankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, lanjut Pipit, Komisi I DPRD Kalimantan Tengah akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program serta penggunaan anggaran di setiap perangkat daerah. Langkah tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala sejak dini sehingga dapat segera diperbaiki sebelum menjadi temuan dalam pemeriksaan. “Pengawasan yang dilakukan secara berkala bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tegasnya.
Pipit berharap semangat menjaga integritas dan akuntabilitas terus menjadi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan tata kelola keuangan yang baik, setiap anggaran yang dikelola diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(kaer)
