Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kota Palangka Raya mendorong Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan segera menerapkan sistem pembayaran parkir non tunai di berbagai titik parkir strategis. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan sistem pembayaran digital seperti QRIS atau metode non tunai lainnya perlu diterapkan agar pengelolaan parkir lebih tertib dan transparan. Menurutnya, penggunaan pembayaran digital juga akan meminimalisasi persoalan yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat, terutama terkait uang kembalian saat pembayaran parkir tunai. “Sering terjadi pengguna parkir membayar lebih besar dari tarif yang berlaku, namun juru parkir tidak memiliki uang kembalian. Dengan sistem non tunai, pembayaran akan sesuai tarif resmi,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Ia menilai digitalisasi parkir juga dapat membantu pemerintah memastikan seluruh retribusi masuk langsung ke kas daerah sehingga potensi kebocoran pendapatan dapat ditekan. Khemal menyebut kondisi fiskal daerah saat ini memerlukan inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD tanpa membebani masyarakat. Karena itu, sektor retribusi parkir dinilai memiliki potensi cukup besar apabila dikelola secara profesional dan modern. “Sekarang banyak pedagang kecil sudah menggunakan pembayaran digital. Maka sistem parkir juga sudah seharusnya mengikuti perkembangan teknologi,” katanya.
Selain itu, ia menegaskan penerapan parkir non tunai dapat menjadi langkah untuk membedakan juru parkir resmi dengan parkir liar yang selama ini masih ditemukan di sejumlah lokasi. Khemal berharap Pemerintah Kota Palangka Raya dapat menerapkan sistem tersebut secara bertahap hingga menjangkau seluruh titik parkir potensial di ibu kota Kalimantan Tengah itu.(nis)
