Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kota Palangka Raya mendukung rencana penerapan Sistem Data Kelurahan Presisi sebagai upaya memperbaiki tata kelola data pemerintahan dan mengatasi persoalan perbedaan maupun tumpang tindih pendataan antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, menilai keberadaan sistem data yang terintegrasi sangat penting mengingat saat ini terdapat banyak aplikasi pendataan yang berjalan secara terpisah di masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan data serta menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat. “Persoalan yang sering terjadi saat ini adalah adanya perbedaan jumlah penduduk antarinstansi. Misalnya data dari Dukcapil mencatat 101 ribu jiwa, sementara BPS mencatat 105 ribu jiwa,” ujar Hasan, Jumat (31/7/2026).
Ia mengatakan, perbedaan data tersebut dapat terjadi hingga ribuan jiwa dalam satu wilayah tertentu. Karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data pemerintahan melalui satu sumber yang valid. “Dengan kondisi seperti ini, kita melihat perlunya sistem terintegrasi dari satu pintu agar data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Hasan menjelaskan, gagasan menjadikan kelurahan sebagai basis utama data pemerintahan memiliki dasar yang kuat, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Berbagai perubahan kondisi sosial warga, mulai dari perpindahan penduduk, kondisi ekonomi, hingga persoalan kesehatan, dapat diketahui lebih cepat melalui tingkat kelurahan. “Pemerintahan berbasis elektronik harus dimulai dari tingkat paling bawah. Kelurahan merupakan pihak yang paling memahami dinamika masyarakat karena berhubungan langsung dengan warga,” jelasnya.
Dengan adanya Sistem Data Kelurahan Presisi, Hasan berharap kelurahan dapat menjadi pusat data yang akurat bagi seluruh perangkat daerah. OPD nantinya tidak perlu lagi melakukan pendataan ulang yang berpotensi menghasilkan perbedaan informasi. “Harapannya kelurahan dapat menjadi bank data atau produsen data yang valid. Jika data dari kelurahan sudah akurat, OPD seperti Dinas Sosial maupun perangkat daerah lainnya cukup menggunakan data tersebut tanpa harus melakukan pendataan berulang,” pungkas Hasan.(nis)
