Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kota Palangka Raya mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar terus mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis digital, termasuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi WhatsApp sebagai sarana pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
Wakil Ketua II Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Dudie B. Sidau, mengatakan transformasi layanan menjadi kebutuhan yang harus direspons pemerintah daerah seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, praktis, dan efisien. Menurutnya, kehadiran layanan digital akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor Bapenda. Selain menghemat waktu, sistem tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Inovasi pelayanan seperti ini diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Dudie, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai akses layanan yang sederhana menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepatuhan wajib pajak. Ketika proses pelaporan dan pembayaran dibuat lebih mudah, masyarakat akan terdorong untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dudie menambahkan, digitalisasi perpajakan bukan hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem yang dapat diakses kapan pun diyakini mampu mendukung peningkatan penerimaan pajak secara berkelanjutan. “Semakin mudah layanan yang disediakan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dampaknya tentu akan meningkatkan PAD yang nantinya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah Bapenda Kota Palangka Raya yang terus berinovasi dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi. Menurutnya, inovasi tersebut perlu mendapat dukungan penuh agar pelayanan publik semakin modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Meski demikian, Dudie mengingatkan bahwa keberhasilan program digitalisasi sangat ditentukan oleh sosialisasi yang efektif. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh wajib pajak, baik individu maupun pelaku usaha, memperoleh informasi yang memadai sehingga dapat memanfaatkan layanan tersebut secara maksimal.(nis)
