Palangka Raya, Mediadigitalupdate.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai mencapai Rp1,232 triliun. Persetujuan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (11/11/2026). Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun mendatang.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hatir menjelaskan, pembahasan RAPBD 2027 telah dilakukan secara intensif sejak awal November. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Atas hasil pembahasan tersebut, Banggar merekomendasikan agar pemerintah kota meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Hatir meminta wali kota menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD sehingga target pendapatan tahun 2027 dapat tercapai.
Selain persoalan pendapatan, DPRD juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Pemkot disarankan mengoptimalkan peran juru bicara pemerintah untuk menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting guna mengantisipasi kesalahpahaman maupun potensi gejolak akibat kebijakan daerah. Pada sektor belanja, Banggar mendorong agar alokasi anggaran diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
DPRD juga meminta pemerintah kota segera mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kelengkapan struktur organisasi dinilai penting agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada 2027 dapat berjalan lebih efektif. Sementara itu, sesuai penegasan dalam pokok pemberitaan, TPP aparatur sipil negara (ASN) dipastikan tidak mengalami pemotongan dalam kebijakan anggaran tahun 2027.(red)












