JAKARTA, eNewskalteng.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP), Selasa (17/11/2026).
Penandatanganan yang berlangsung di Bali tersebut dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba.
Juklak tersebut menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam memperkuat koordinasi, khususnya terkait pertukaran data dan informasi untuk mempersiapkan serta melaksanakan Program Penjaminan Polis.
Ogi mengatakan, penandatanganan Juklak merupakan langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Melalui program tersebut, perlindungan terhadap pemegang polis diharapkan semakin kuat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.
Menurutnya, keberhasilan PPP sangat ditentukan oleh kesiapan sejak tahap awal, mulai dari ketepatan kepesertaan, keakuratan data, hingga koordinasi antarlembaga yang berjalan baik.
PPP sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program ini akan diselenggarakan LPS paling lambat Januari 2028.
Program tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian.
Ogi menjelaskan, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting dalam persiapan program tersebut. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans serta kepatuhan peserta penjaminan.
Ia menambahkan, Program Penjaminan Polis juga melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang tengah berjalan, mencakup aspek permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko.
Dalam Juklak tersebut, cakupan pertukaran data diatur mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Mulai dari persiapan, masa pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga, termasuk jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media pertukaran yang digunakan.
Ogi menegaskan, pelaksanaan pertukaran data harus memperhatikan aspek kerahasiaan, keamanan, dan kualitas informasi karena data yang disampaikan memuat informasi pengawasan yang bersifat sensitif.
Selain itu, mekanisme pertukaran data diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.
Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan implementasi PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat.
Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat berjalan efektif dan kredibel serta memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis dan industri asuransi nasional.(yz)












