BeritaPemkab Murung Raya

Bupati Murung Raya Heriyus Minta OPD Segera Perpanjang Hak Akses Data Kependudukan

3
×

Bupati Murung Raya Heriyus Minta OPD Segera Perpanjang Hak Akses Data Kependudukan

Sebarkan artikel ini
Bupati Kabupaten Murung Raya, Heriyus.

Puruk Cahu, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2026 di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Setda Murung Raya Rahmat K. Tambunan yang mewakili Bupati Heriyus, Kepala Dinas Dukcapil Gema Topandas Tidja, serta sejumlah kepala dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Heriyus menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan kepada 16 OPD. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung target nasional pemanfaatan data kependudukan pada 2026. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses menjadi kebutuhan penting dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pengelolaan anggaran, hingga peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. “Data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, alokasi anggaran yang efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan mudah,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Rahmat.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat empat OPD yang hak akses pemanfaatan data kependudukannya telah nonaktif sejak Desember 2025. Selain itu, tujuh OPD akan memasuki masa akhir hak akses pada 1 Desember 2026, sedangkan lima OPD lainnya masih berlaku hingga 22 September 2027. Menanggapi hal tersebut, Bupati meminta perangkat daerah yang hak aksesnya telah berakhir segera mengurus perpanjangan PKS. OPD yang masa berlakunya mendekati batas akhir juga diminta tidak menunda proses administrasi agar pemanfaatan data tetap berjalan. “Saya meminta seluruh perangkat daerah yang masa berlaku perjanjian kerja samanya telah berakhir maupun yang akan segera berakhir agar segera menindaklanjuti proses perpanjangan. Jangan sampai terhentinya hak akses menghambat pelayanan kepada masyarakat,” demikian arahan Bupati dalam sambutannya.

Selain memastikan keberlanjutan kerja sama, Heriyus mengingatkan seluruh OPD agar memanfaatkan data kependudukan secara optimal untuk verifikasi dan pemutakhiran informasi, penyusunan program, serta penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi. Setiap petugas yang memiliki hak akses wajib menjaga kerahasiaan informasi penduduk dan menggunakan data hanya sesuai tugas serta kewenangannya.(red)