Puruk Cahu, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggelar Rapat Koordinasi Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tahun 2026, Senin (16/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya tersebut dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, Kepala Dinas Dukcapil Gema Topandas Tidja, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Gema Topandas Tidja menjelaskan bahwa terdapat 16 perangkat daerah yang telah menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Disdukcapil. Hasil evaluasi menunjukkan empat OPD memiliki PKS yang masa berlakunya telah berakhir atau tidak aktif. Kemudian, tujuh OPD dijadwalkan mengakhiri masa kerja sama pada 1 Desember 2026, sedangkan lima OPD lainnya masih memiliki PKS aktif hingga 22 September 2027. Berkaitan dengan hasil evaluasi tersebut, perangkat daerah yang masa kerja samanya telah berakhir maupun yang mendekati batas waktu diminta segera mengurus perpanjangan PKS. Hal ini diperlukan agar akses dan pemanfaatan data kependudukan tetap berlangsung tanpa terputus.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah juga mendorong seluruh OPD memberikan perhatian terhadap keberlanjutan kerja sama. Pemanfaatan data kependudukan dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Selain untuk memperkuat perencanaan pembangunan, data tersebut dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan ketepatan alokasi anggaran, serta mendukung upaya pencegahan tindak kriminal. Meski demikian, setiap perangkat daerah wajib menggunakan data sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek keamanan, perlindungan, serta kerahasiaan informasi pribadi penduduk juga harus menjadi perhatian utama.
Pemkab Murung Raya berharap hasil rapat koordinasi ini segera ditindaklanjuti melalui perpanjangan PKS bagi OPD terkait. Dengan keberlanjutan kerja sama dan pemanfaatan data yang optimal, penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran.












