BeritaPemkab Murung Raya

Perkuat Pelayanan Publik, Murung Raya Tekankan Optimalisasi Data Penduduk

3
×

Perkuat Pelayanan Publik, Murung Raya Tekankan Optimalisasi Data Penduduk

Sebarkan artikel ini
Suasana Rapat Koordinasi Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Murung Raya di Aula Bapperida.(Foto/ist)

Puruk Cahu, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, terus mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Murung Raya di Aula Bapperida, Senin (16/11/2026). Rapat dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, yang hadir mewakili Bupati Heriyus.

Dalam sambutannya, Rahmat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut kerja sama pemanfaatan data kependudukan antara Disdukcapil dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menjelaskan, data kependudukan yang akurat dan selalu diperbarui merupakan komponen penting dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Pemanfaatannya diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan, memverifikasi penerima bantuan sosial, mengoptimalkan penggunaan anggaran, hingga meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan laporan Kepala Disdukcapil, dari 16 OPD yang telah memperoleh hak akses data kependudukan, empat OPD diketahui memiliki hak akses yang sudah berakhir atau nonaktif sejak Desember 2025. Sementara itu, tujuh OPD akan memasuki masa akhir akses pada 1 Desember 2026 dan lima OPD lainnya pada 22 September 2027. Menanggapi kondisi tersebut, Rahmat meminta seluruh perangkat daerah tidak sekadar menjadikan hak akses sebagai pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menggunakannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Ia menyampaikan lima arahan kepada OPD. Pertama, segera memperpanjang perjanjian kerja sama (PKS), terutama bagi perangkat daerah yang hak aksesnya sudah tidak aktif. OPD yang masa aksesnya berakhir pada 1 Desember 2026 juga diminta mempersiapkan perpanjangan lebih awal. Kedua, data kependudukan harus dimanfaatkan untuk mendukung verifikasi dan validasi informasi, pembaruan data pelayanan, serta penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan.

Ketiga, setiap OPD wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi penduduk serta menghindari penggunaan data di luar kepentingan kedinasan. Keempat, perangkat daerah harus menyampaikan laporan pemanfaatan data secara berkala kepada Disdukcapil. Kelima, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar berbagai kendala teknis maupun administrasi dalam pemanfaatan data dapat segera ditangani.

Rahmat berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan akses data kependudukan. Ia juga meminta OPD menyelesaikan perpanjangan kerja sama sebelum masa berlaku hak akses berakhir. “Mari kita jadikan data kependudukan sebagai modal utama dalam membangun Murung Raya yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pesannya.

Melalui optimalisasi pemanfaatan data tersebut, Pemkab Murung Raya berharap sinergi antarperangkat daerah semakin kuat. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat disusun lebih tepat dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara efektif, akurat, serta bertanggung jawab.(red)