BeritaPemkab Murung Raya

Pemkab Murung Raya Rampungkan Harmonisasi Tujuh Rancangan Produk Hukum Daerah

2
×

Pemkab Murung Raya Rampungkan Harmonisasi Tujuh Rancangan Produk Hukum Daerah

Sebarkan artikel ini
Asisten I Sekretariat Daerah Murung Raya, Rahmat K. Tambunan foto bersama usai kegiatan merampungkan harmonisasi tujuh rancangan produk hukum daerah di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah.(Photo/ist)

Palangka Raya, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penyempurnaan regulasi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni merampungkan harmonisasi tujuh rancangan produk hukum daerah di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, yang hadir mewakili bupati. Sejumlah perwakilan perangkat daerah juga mengikuti pembahasan, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Bagian Organisasi Setda.

Tujuh rancangan regulasi yang diharmonisasi mencakup sejumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan. Materi yang dibahas meliputi pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi. Pembahasan juga mencakup perubahan standar harga satuan barang dan jasa serta standar biaya Tahun Anggaran 2026, tata cara pengelolaan belanja tidak terduga, pedoman kerja sama publikasi pemerintah daerah dengan media massa, dan ketentuan pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Murung Raya.

Rahmat K. Tambunan menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan aturan memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurutnya, penyusunan regulasi harus melibatkan koordinasi ant perangkat daerah agar aturan yang dihasilkan memiliki kejelasan substansi, memberikan kepastian hukum, serta dapat diterapkan secara efektif. “Penyusunan regulasi memerlukan koordinasi yang baik antar-perangkat daerah. Tujuannya agar setiap ketentuan yang dihasilkan memiliki substansi yang jelas, kepastian hukum, dan mudah diterapkan di lapangan saat menjalankan tugas pemerintahan,” ujar Rahmat.

Dalam proses harmonisasi, masing-masing rancangan ditelaah dari sisi materi muatan, teknik penyusunan, hingga kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan sebelum memasuki tahapan pembentukan peraturan berikutnya. Pemkab Murung Raya berharap ketujuh rancangan produk hukum tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, tertib, dan aplikatif. Keberadaan aturan yang tepat diharapkan mampu memperkuat penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.(red)