Pemkab Murung Raya

Bupati Heriyus Tekankan Integritas Aparatur Desa, Pengelolaan Anggaran Jangan Bermasalah Hukum

12
×

Bupati Heriyus Tekankan Integritas Aparatur Desa, Pengelolaan Anggaran Jangan Bermasalah Hukum

Sebarkan artikel ini
Bupati Murung Raya, Heriyus saat menyampaikan sambutan.(Foto/ist)

Puruk Cahu, eNewskalteng.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., mengingatkan seluruh kepala desa agar mengelola keuangan desa secara transparan, tertib, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan, besarnya anggaran yang diterima pemerintah desa harus disertai kepatuhan terhadap aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Pesan tersebut disampaikan Heriyus ketika membuka kegiatan Gelar Pengawasan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Murung Raya terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2026 di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang, Puruk Cahu, Selasa (17/11/2026).

Dalam arahannya, Heriyus menyebut pemerintah desa memiliki peran strategis karena menjadi bagian pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Ia menekankan bahwa anggaran desa merupakan amanah negara dan masyarakat. Dana tersebut harus diarahkan untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat pemberdayaan, serta memperbaiki pelayanan publik. “Besarnya anggaran yang diterima desa harus sejalan dengan besarnya tanggung jawab dalam pengelolaannya. Jangan sampai anggaran yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan permasalahan akibat lemahnya administrasi, ketidakpatuhan terhadap regulasi, kurangnya pengawasan, maupun penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.

Heriyus menjelaskan, kegiatan pengawasan bukan sekadar menyampaikan hasil pemeriksaan, melainkan menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang telah menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Namun, seluruh rekomendasi dan temuan pemeriksaan diminta segera diselesaikan secara konkret dan tepat waktu. Heriyus tidak ingin persoalan administrasi maupun pelanggaran yang sama terus berulang setiap tahun. “Saya meminta kepada seluruh kepala desa agar tidak mengabaikan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat. Setiap temuan harus ditindaklanjuti secara konkret, disertai bukti penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan lima arahan kepada kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertama, memastikan seluruh penggunaan anggaran memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, serta bukti pertanggungjawaban yang sah. Kedua, meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan dan realisasi APBDes. Ketiga, menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan agar tidak muncul temuan berulang.

Keempat, meningkatkan kemampuan aparatur desa melalui pembinaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kelima, memperkuat koordinasi serta pendampingan oleh camat, perangkat daerah terkait, dan pendamping desa.

Heriyus turut mengingatkan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas. Ia meminta agar keuangan desa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan sepenuhnya diarahkan bagi kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh aparatur desa untuk menghindari korupsi, kolusi, nepotisme, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. “Keberhasilan pengelolaan keuangan desa bukan diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Heriyus.(red)