Kasongan, eNewskalteng.com – Kepala desa diminta tidak gegabah dalam mengelola keuangan desa. Seluruh penggunaan anggaran harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, termasuk memahami petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Peringatan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Katingan, Ponny Natalia, Sabtu (14/11/2026). Ia mengingatkan, ketidaktahuan terhadap aturan bukan alasan untuk mengabaikan ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa.
Menurut Ponny, setiap kepala desa harus memahami regulasi yang menjadi dasar pengelolaan anggaran, mulai dari undang-undang, peraturan daerah (perda), hingga peraturan pemerintah dan peraturan teknis lainnya. “Semua kepala desa harus memahami aturan, mulai dari undang-undang, perda, peraturan pemerintah, sampai juklak dan juknis pengelolaan keuangan desa,” tegasnya.
Ia mengatakan, apabila terdapat ketentuan yang belum dipahami atau menimbulkan keraguan, kepala desa sebaiknya tidak mengambil keputusan sendiri. Konsultasi dengan instansi terkait perlu dilakukan agar pelaksanaan anggaran tetap sesuai aturan. “Jika ada yang tidak jelas bisa berkonsultasi. Kami siap membuka diri untuk mencari solusi,” ujarnya.
Ponny menambahkan, pengelolaan APBDes menjadi perhatian serius pemerintah. Penggunaan anggaran desa terus berada dalam pengawasan dan pemeriksaan berbagai lembaga, mulai dari Inspektorat hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta instansi berwenang lainnya. Karena itu, kepala desa diminta memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
Ia mengingatkan agar kepala desa tidak sampai berhadapan dengan persoalan hukum hanya karena tidak memahami aturan atau mengabaikan prosedur administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. “Jangan sampai berurusan dengan hukum karena ketidaktahuan,” pesannya.
Ponny berharap seluruh kepala desa di Kabupaten Katingan lebih cermat, transparan dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran desa. Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan serta benar-benar diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa bukan hanya soal bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi juga bagaimana setiap penggunaannya memenuhi aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.(dan)
