Kasongan, eNewskalteng.com – Harapan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi dan sumber pendapatan asli desa (PADes) di Kabupaten Katingan masih menghadapi tantangan besar. Dari 154 desa, baru sekitar 31 persen BUMDes yang benar-benar memiliki pengurus dan menjalankan kegiatan usaha. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan BUMDes belum sepenuhnya berbanding lurus dengan geliat ekonomi di tingkat desa. Padahal, setiap desa memiliki peluang untuk mengembangkan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan keunggulan wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Katingan, Ponny Natalia, mengatakan, BUMDes yang aktif menjalankan usaha masih jauh dari keseluruhan jumlah desa yang ada. “Artinya, dari 154 desa yang ada, BUMDes yang benar-benar aktif, mempunyai pengurus dan memiliki usaha baru sekitar 31 persen,” kata Ponny di Kasongan, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, BUMDes tidak cukup hanya dibentuk secara kelembagaan. Keberadaannya harus diikuti pengelolaan yang profesional, kepengurusan yang aktif, serta kegiatan usaha yang mampu menghasilkan keuntungan. Sebab, tujuan pembentukan BUMDes bukan sekadar memenuhi administrasi pemerintahan desa, melainkan membangun kekuatan ekonomi baru yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain persoalan keaktifan usaha, legalitas kelembagaan juga masih menjadi perhatian. Dari 154 desa di Katingan, baru 12 BUMDes yang telah memiliki badan hukum. Beberapa di antaranya berada di Desa Tumbang Manggu, Talian Kereng, Karya Ungang, Hadiwung, dan Galinggang.
Ponny menjelaskan, status badan hukum penting untuk memperkuat kedudukan BUMDes sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan legalitas yang jelas, BUMDes diharapkan lebih mudah mengembangkan jaringan usaha dan memperoleh dukungan pembiayaan. Dari sisi permodalan, penyertaan modal BUMDes dapat bersumber dari Dana Desa. Namun, pengelola juga diperbolehkan mencari sumber pendanaan lain melalui sponsor maupun swadaya masyarakat. “BUMDes ini merupakan badan usaha yang bisa mencari sumber dana dari mana saja. Tetapi, untuk penyertaan modal utamanya berasal dari Dana Desa,” ujarnya.
Ponny berharap BUMDes yang sudah berbadan hukum dapat memperoleh bantuan dari Kementerian Desa pada 2026. Dukungan tersebut diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas kelembagaan.
Salah satu usaha yang dinilai memiliki prospek adalah perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan BUMDes Desa Karya Ungang. Usaha tersebut memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan perkebunan produktif yang berpotensi menghasilkan keuntungan bagi desa. Menurut Ponny, setiap desa perlu melihat peluang ekonomi berdasarkan potensi lokal. Tidak semua desa harus mengembangkan jenis usaha yang sama karena masing-masing memiliki karakteristik dan sumber daya berbeda. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pemerintah desa dan pengelola BUMDes lebih kreatif dalam menentukan jenis usaha yang memiliki prospek serta dapat dikelola secara berkelanjutan.
Keuntungan yang diperoleh nantinya diharapkan tidak hanya digunakan untuk mengembangkan kembali unit usaha, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa. “Harapan kita, keuntungan BUMDes semakin meningkat dan bisa memberikan sumbangan lebih besar terhadap pendapatan asli desa. Sehingga perekonomian desa semakin berkembang dan masyarakat juga semakin sejahtera,” kata Ponny.
Dengan masih rendahnya jumlah BUMDes yang aktif, penguatan pengelolaan dan pengembangan usaha menjadi pekerjaan penting ke depan. BUMDes harus mampu membuktikan keberadaannya melalui kegiatan ekonomi nyata, bukan hanya tercatat dalam administrasi desa.(dan)
