Palangka Raya, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya melakukan harmonisasi terhadap tujuh rancangan produk hukum daerah sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan penyusunan regulasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (11/11/2026). Bupati Murung Raya diwakili Asisten I Sekretariat Daerah, Rahmat K. Tambunan, bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah. Perangkat daerah yang terlibat antara lain Dinas Perhubungan, Diskominfo SP, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), BKPSDM, serta Bagian Organisasi Setda Murung Raya.
Tujuh rancangan regulasi yang dibahas mencakup sejumlah bidang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Materi tersebut meliputi pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi. Pembahasan juga mencakup perubahan standar harga satuan barang dan jasa serta standar biaya Tahun Anggaran 2026. Selain itu, terdapat rancangan mengenai tata cara pengelolaan belanja tidak terduga, kerja sama publikasi pemerintah daerah dengan media massa, dan pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Murung Raya melalui Asisten I, Rahmat K. Tambunan, menyampaikan bahwa harmonisasi menjadi bagian penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan setiap rancangan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ia menambahkan, keterlibatan berbagai perangkat daerah diperlukan agar substansi regulasi sesuai dengan kebutuhan pemerintahan serta kewenangan masing-masing instansi.
Dalam proses harmonisasi, setiap rancangan ditelaah dari sisi materi muatan, teknik penyusunan, dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, aturan yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan secara tepat dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemkab Murung Raya berharap ketujuh rancangan produk hukum tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(red)
