Palangka Raya. eNewskalteng.com – Persoalan akses dan biaya transportasi masih menjadi tantangan bagi tenaga pendidik yang mengajar di wilayah pinggiran Kota Palangka Raya. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah agar tidak membebani guru yang setiap hari harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju sekolah.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, mengatakan perhatian terhadap guru di kawasan pinggiran perlu ditingkatkan, terutama mereka yang bertugas di wilayah seperti Danau Tundai, Bukit Pinang, Bereng Bengkel, dan sejumlah kawasan lainnya.
Menurut Arif, sebagian besar tenaga pendidik yang bertugas di wilayah tersebut bukan merupakan warga setempat. Sekitar 90 persen guru disebut berdomisili di kawasan pusat kota sehingga harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai lokasi sekolah.
“Selama ini mereka menggunakan uang pribadi untuk membeli BBM, sementara jarak tempuh menuju sekolah cukup jauh,” ujar Arif, Sabtu (15/8/2026).
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi beban tambahan bagi guru yang bertugas di wilayah dengan akses lebih sulit. Biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi tentu berbeda dibandingkan dengan tenaga pendidik yang mengajar di kawasan perkotaan.
Arif menilai persoalan biaya transportasi perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan terhadap guru tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi geografis dan jarak yang harus ditempuh menuju tempat kerja.
Ia mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya mempertimbangkan dukungan transportasi bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah pinggiran. Salah satu opsi yang dapat dikaji adalah pemanfaatan anggaran melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (Bosda).
“Guru yang bertugas di wilayah pinggiran memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dukungan untuk membantu biaya transportasi mereka,” katanya.
Menurut Arif, perhatian terhadap persoalan tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan di kawasan pinggiran. Jangan sampai kendala jarak dan biaya perjalanan justru menjadi hambatan bagi guru dalam menjalankan tugasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga pendidik di wilayah pinggiran, termasuk kondisi akses dan biaya transportasi. Dengan begitu, kebijakan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
Arif menegaskan, pemerataan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas sekolah. Dukungan terhadap guru yang bersedia mengajar di wilayah dengan akses terbatas juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat di seluruh wilayah Kota Palangka Raya memperoleh layanan pendidikan yang layak. (Mit.)
