Palangka Raya. eNewskalteng.com – Pemulihan sistem kelistrikan di Kota Palangka Raya memasuki tahap yang menjadi perhatian DPRD. Setelah masyarakat menghadapi pemadaman bergilir dalam beberapa waktu terakhir, PLN diminta memastikan perbaikan benar-benar menghasilkan kondisi listrik yang lebih stabil sesuai target yang telah disampaikan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan janji PT PLN (Persero) untuk menormalkan kembali sistem kelistrikan kini harus dibuktikan melalui perbaikan di lapangan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan mengenai rencana pemulihan.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan sekadar penjelasan, tetapi bukti. Jangan sampai target kembali bergeser, sementara masyarakat terus menanggung dampak pemadaman,” kata Khemal, Rabu (5/8).
Ia menilai persoalan pasokan listrik telah memberikan dampak yang cukup luas. Gangguan tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat di rumah, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas pelaku usaha, pelayanan publik, hingga sektor yang membutuhkan listrik secara terus-menerus.
Bagi pelaku UMKM, misalnya, pemadaman dapat membuat kegiatan usaha terhenti dan berpotensi mengurangi pendapatan. Gangguan listrik yang berulang juga dapat meningkatkan risiko kerusakan pada peralatan elektronik akibat listrik padam dan kembali menyala.
Sektor peternakan serta berbagai layanan publik turut membutuhkan pasokan listrik yang stabil agar kegiatan operasional dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Dampaknya luas. Ini bukan hanya soal lampu mati, tetapi menyangkut aktivitas dan produktivitas masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Khemal meminta PLN mempercepat proses pemulihan, baik pada jaringan maupun sistem pembangkit. Namun, ia menekankan bahwa percepatan perbaikan harus diiringi dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui perkembangan pekerjaan yang dilakukan PLN, termasuk apabila terdapat kendala teknis yang menyebabkan proses pemulihan membutuhkan waktu lebih lama dari rencana.
“Kalau ada progres, sampaikan kepada publik. Kalau ada kendala atau perubahan dalam proses perbaikan, masyarakat juga harus mengetahui. Jangan hanya mendapat informasi ketika pemadaman terjadi,” ujarnya.
DPRD Kota Palangka Raya, lanjut Khemal, akan terus memantau realisasi komitmen PLN. Akhir Agustus 2026 menjadi salah satu batas penting untuk melihat apakah target normalisasi sistem kelistrikan benar-benar dapat diwujudkan.
Apabila hingga batas waktu tersebut kondisi kelistrikan belum menunjukkan perbaikan sesuai target, DPRD membuka kemungkinan kembali memanggil pihak PLN. Pemanggilan tersebut diperlukan untuk meminta penjelasan mengenai kendala yang terjadi sekaligus mempertanyakan komitmen yang sebelumnya disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP).
“Kalau sampai akhir Agustus belum menunjukkan perbaikan sesuai target, tentu kami akan melihat kendalanya. DPRD bisa kembali memanggil PLN untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas komitmen yang sudah disampaikan dalam RDP,” katanya.
Khemal menegaskan, listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang berbagai aktivitas masyarakat. Karena itu, pemulihan sistem kelistrikan tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Ia berharap proses perbaikan yang dilakukan PLN dapat segera memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan pasokan yang kembali stabil, warga dan pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas tanpa terus dibayangi pemadaman.
“Yang kami harapkan bukan hanya target di atas kertas, tetapi pembuktian di lapangan. Masyarakat harus bisa kembali beraktivitas dengan tenang tanpa dihantui pemadaman berulang,” pungkasnya.
