Palangka Raya, eNewskalteng.com – Pengelolaan data pemerintahan di Kota Palangka Raya masih menghadapi persoalan integrasi. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diketahui masih menggunakan sistem pendataan masing-masing sehingga informasi yang dimiliki pemerintah belum sepenuhnya terhubung.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya. Dewan mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Data Kelurahan Presisi sebagai salah satu upaya membangun sistem pendataan yang lebih terintegrasi.
Melalui regulasi tersebut, data yang dihimpun pemerintah diharapkan tidak lagi tersebar pada berbagai sistem yang berbeda. Dengan adanya satu sistem yang terhubung, pengelolaan dan pemanfaatan data diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif serta mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan informasi antarinstansi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, mengatakan penguatan sistem data di tingkat kelurahan juga memiliki kaitan erat dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut Hasan, kelurahan memiliki posisi penting dalam sistem pendataan pemerintah karena menjadi bagian pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, data yang tersedia di tingkat kelurahan perlu dikelola secara baik agar dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Dalam aturan tersebut ada klausul yang menyebutkan bahwa SPBE itu seharusnya dimulai dari tingkat kelurahan,” ujar Hasan, Senin (3/8).
Ia mengakui, pengelolaan data secara elektronik di tingkat kelurahan saat ini belum berjalan secara optimal. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya aturan yang jelas untuk mengatur mekanisme pengelolaan data sekaligus membagi kewenangan masing-masing pihak.
“Namun, sementara ini kita belum memberdayakan kelurahan terkait masalah data elektronik ini,” katanya.
Hasan menilai, keberadaan regulasi nantinya tidak hanya mengatur sistem atau aplikasi yang digunakan. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan infrastruktur teknologi agar sistem yang dibangun dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Kota Palangka Raya.
“Jangan sampai kita hanya membangun sistemnya, tetapi fasilitas untuk menjalankannya belum siap,” ujarnya.
Kesiapan infrastruktur menjadi salah satu tantangan yang harus diperhatikan. Pasalnya, kemampuan fasilitas teknologi di masing-masing wilayah kecamatan masih belum sepenuhnya merata.
Dari lima kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya, menurut Hasan, baru sebagian wilayah yang dinilai memiliki fasilitas cukup memadai untuk mendukung penerapan sistem data secara terintegrasi.
“Itu memang menjadi tantangan bagi Pemkot. Dari lima kecamatan yang kita miliki, mungkin baru dua kecamatan yang fasilitasnya benar-benar memadai untuk menjalankan sistem ini,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD mendorong agar penyusunan regulasi mengenai Sistem Data Kelurahan Presisi diikuti dengan kesiapan sarana dan sumber daya pendukung. Integrasi data dinilai tidak akan berjalan maksimal apabila hanya mengandalkan regulasi dan aplikasi tanpa memperhatikan kondisi infrastruktur di lapangan.
Dengan sistem data yang lebih terintegrasi, pemerintah diharapkan memiliki informasi yang lebih akurat dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan pembangunan. Pada akhirnya, data dari tingkat kelurahan dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
