Palangka Raya, eNewskalteng.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepramukaan yang diajukan Pemerintah Kota Palangka Raya. Regulasi tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembinaan karakter generasi muda sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Gerakan Pramuka di daerah.
Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan Raperda Kepramukaan merupakan kebijakan yang visioner karena menjawab berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda di tengah perkembangan zaman. “Fraksi Partai Demokrat menyambut baik dan memberikan apresiasi atas diajukannya Raperda ini. Kami menilai regulasi ini sangat penting dalam memperkuat pembinaan generasi muda di Kota Palangka Raya,” ujarnya saat menyampaikan pandangan fraksi, Kamis (9/7/2026).
Menurut Hatir, keberadaan Raperda tersebut akan memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan serta pembinaan kepramukaan di daerah, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan dukungan program maupun pendanaan kepada Gerakan Pramuka. “Fraksi Demokrat sepakat bahwa Raperda ini harus hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pembinaan kepramukaan. Dengan regulasi yang jelas, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk mendukung keberlanjutan program dan pembiayaan Gerakan Pramuka,” tegasnya.
Ia menambahkan, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, disiplin, dan memiliki kepedulian sosial. Di tengah berbagai tantangan seperti penyalahgunaan narkoba, judi online, serta kenakalan remaja, Pramuka dinilai dapat menjadi wadah pembinaan karakter yang efektif. “Pramuka harus menjadi benteng pembinaan generasi muda. Karena itu, kami berharap peran Pramuka dioptimalkan dalam pembangunan daerah, kesiapsiagaan bencana, pelestarian lingkungan, serta penguatan nilai-nilai budaya lokal melalui falsafah Huma Betang,” katanya.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga memberikan perhatian terhadap aspek pendanaan yang akan diatur dalam Raperda. Pemerintah daerah diminta memastikan alokasi anggaran bagi kegiatan kepramukaan dilakukan secara proporsional, transparan, dan tepat sasaran hingga menyentuh gugus depan di sekolah-sekolah. Hatir juga mendorong terbangunnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan Gerakan Pramuka. Menurutnya, partisipasi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat menjadi salah satu sumber dukungan bagi kegiatan kepramukaan.
Di samping itu, ia berharap pemerintah memanfaatkan momentum pembahasan Raperda untuk meningkatkan sarana dan prasarana kepramukaan, termasuk menyediakan atau merevitalisasi bumi perkemahan yang representatif sebagai pusat kegiatan pembinaan generasi muda di Kota Palangka Raya. “Kami berharap Raperda ini mampu menjadi dasar lahirnya kebijakan yang memperkuat Gerakan Pramuka sehingga dapat mencetak generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan,” pungkasnya.(nis)
