PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Pemerintah memperkuat penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di berbagai wilayah Indonesia melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Karhutla Tahun 2026. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan diikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Bareskrim Polri, serta kepala daerah dan FORKOPIMDA dari sejumlah provinsi terdampak karhutla.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengikuti rakor secara daring melalui zoom meeting bersama Pangdam XXII Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, serta perwakilan delapan provinsi lainnya, di Istana Isen Mulang, Selasa (15/9/2026).
Rakor membahas perkembangan penanganan karhutla melalui paparan Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, dan Kepala Bareskrim Polri. Rakor juga menegaskan pentingnya satu persepsi, satu data, dan satu langkah penanganan agar upaya pengendalian Karhutla berjalan terarah dan efektif.
Hingga 15 September 2026, karhutla masih terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan sebaran yang beragam. Tercatat sekitar 704,38 hektare lahan masih memerlukan pemadaman. Khusus di Kalimantan Tengah, penanganan karhutla mendapat dukungan pemerintah pusat berupa armada, peralatan, personel, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, dan penguatan koordinasi lintas sektor. BNPB telah melaksanakan OMC dalam lima periode sejak Juni hingga September 2026, patroli udara, serta mendukung pemadaman dengan lima helikopter water bombing.
Perhatian pemerintah pusat juga ditunjukkan melalui kunjungan sejumlah pimpinan negara ke Kalimantan Tengah, termasuk Presiden Prabowo Subianto (22/8/2026) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (11/9/2026), dalam rangka meninjau langsung kondisi dan penanganan karhutla. Di tingkat daerah, Kalimantan Tengah memiliki potensi 10.700 personel yang melibatkan TNI, Polri, BPB-PK, BPBD, Manggala Agni, Damkar, perangkat daerah, relawan, dan unsur lainnya.
Rakor menekankan pemadaman secara masif dengan mengutamakan kekuatan satgas darat, didukung operasi udara sesuai kebutuhan. Penguatan penanganan di darat diharapkan dapat mempercepat pemadaman sekaligus mengoptimalkan dukungan operasi udara. BMKG memprediksi hujan mulai turun pada awal November 2026. Hingga saat itu, seluruh upaya pencegahan dan penanganan Karhutla harus terus diperkuat.
Gubernur Kalimantan Tengah bersama FORKOPIMDA dan seluruh perangkat daerah menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, serta melibatkan masyarakat dalam pengendalian karhutla. Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus bergerak cepat, bertindak tepat, dan bekerja terpadu dalam melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman karhutla dan kabut asap. (Z)
