Palangka Raya, eNewskalteng.com – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, meminta PT PLN (Persero) meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait gangguan pasokan listrik yang beberapa waktu terakhir kerap terjadi di Kota Palangka Raya. Menurutnya, pelanggan berhak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai penyebab maupun proses penanganan gangguan tersebut.
Subandi mengatakan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sebaiknya tidak hanya bersifat umum, tetapi juga memuat penyebab terjadinya pemadaman, langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan, serta perkiraan waktu pemulihan jaringan listrik. “Kami mengimbau sekaligus berharap PLN dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai penyebab pemadaman listrik. Dengan begitu, masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan memahami kondisi yang sedang terjadi,” ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Ia menilai penjelasan yang selama ini disampaikan masih belum cukup menjawab pertanyaan masyarakat. Penyampaian informasi yang hanya menyebut adanya gangguan teknis dinilai belum mampu mengurangi keresahan pelanggan yang aktivitas sehari-harinya terdampak oleh pemadaman listrik. Menurut Subandi, komunikasi yang terbuka akan membantu membangun kepercayaan publik sekaligus menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat. “Informasi yang lebih detail sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya. Keterbukaan menjadi hal penting sehingga masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya,” katanya.
Selain meminta penjelasan mengenai penyebab gangguan, Subandi juga mendorong PLN untuk menyampaikan jadwal pemadaman apabila memang harus dilakukan secara bergilir, termasuk estimasi waktu penyelesaian perbaikan. Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari, terutama bagi pelaku usaha, dunia pendidikan, dan layanan publik yang bergantung pada pasokan listrik. Ia menegaskan bahwa transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab penyedia layanan kepada pelanggan. Dengan komunikasi yang lebih informatif dan akuntabel, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kepastian sekaligus memahami upaya yang dilakukan dalam memulihkan kondisi kelistrikan.(nis)
