Palangka Raya, eNewskalteng.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan ulang terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di sejumlah sekolah.
Menurut Arif, pendataan perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan, organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, hingga lembaga pemerintahan yang memiliki pegawai dengan kualifikasi pendidikan sebagai guru.
Ia menilai ASN yang memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan keguruan seharusnya dapat diprioritaskan kembali ke dunia pendidikan apabila kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri masih tinggi. “Jika memiliki latar belakang pendidikan keguruan dan masih dibutuhkan di sekolah, maka perlu dipertimbangkan untuk kembali mengajar. Ini menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan guru yang masih kurang di sejumlah sekolah,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Selain pendataan ASN, Arif juga mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi tenaga honorer maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki kompetensi sebagai guru. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam pengusulan kebutuhan tenaga pendidik kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan guru harus dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar distribusi tenaga pendidik lebih merata.
Arif menegaskan bahwa setiap kebijakan penataan guru harus dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan pendekatan humanis, terutama terhadap ASN yang saat ini mengajar di sekolah swasta. “Pendekatannya harus humanis. Kita memahami ada guru ASN yang telah lama mengabdi di sekolah swasta. Namun apabila kebutuhan di sekolah negeri sangat mendesak, perlu dibangun komunikasi yang baik agar penempatan tenaga pendidik dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN yang tetap mengajar di sekolah swasta berpotensi menghadapi kendala dalam pengembangan karier dan administrasi kepegawaian. Sementara jika kembali bertugas di sekolah negeri, proses pembinaan dan jenjang karier dinilai dapat berjalan lebih optimal. Di sisi lain, Arif menilai kebijakan moratorium penerimaan pegawai sebaiknya memberikan ruang pengecualian untuk formasi guru yang benar-benar dibutuhkan daerah. Menurutnya, kebutuhan tenaga pendidik merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah. “Untuk formasi guru yang memang sangat dibutuhkan, terutama guna menggantikan guru yang pensiun atau mengisi kekosongan di sekolah, perlu ada kebijakan khusus,” pungkasnya.(nis)
