Sampit, Kotawaringin Timur. eNewskalteng.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau dan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, Dadang H Syamsu, secara khusus meminta Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi air bersih, terutama bagi masyarakat di wilayah selatan Kotim.
Menurutnya, kondisi kemarau membuat masyarakat semakin bergantung pada layanan air bersih dari Perumdam. Karena itu, potensi gangguan distribusi perlu diantisipasi sejak awal agar kebutuhan sehari-hari warga tidak terganggu.
“Dengan kondisi kemarau seperti sekarang ini, pasokan air bersih terutama ke wilayah selatan Kotim jangan sampai terhambat. Ini harus menjadi perhatian karena masyarakat sangat membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Dadang, Selasa (11/8/2026).
Dadang menjelaskan, sumber air masyarakat di sejumlah wilayah juga mulai terpengaruh oleh kondisi kemarau. Sumur dan sungai yang selama ini dimanfaatkan warga sebagai sumber air tidak lagi berada dalam kondisi normal seperti sebelumnya.
Atas kondisi tersebut, ia meminta Perumdam menyiapkan langkah antisipasi dan memastikan sistem distribusi dapat berjalan secara optimal. Apabila terjadi kendala teknis, masyarakat diharapkan segera memperoleh informasi sekaligus solusi agar tidak kesulitan mendapatkan air bersih.
Selain persoalan air, Dadang yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kotim meminta Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya di daerah yang terdampak kabut asap akibat karhutla.
Menurutnya, tenaga kesehatan perlu dioptimalkan hingga tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Pemantauan langsung terhadap masyarakat dinilai penting untuk mendeteksi lebih cepat dampak kesehatan akibat paparan asap.
“Dinas Kesehatan juga harus aktif jemput bola. Kerahkan tenaga kesehatan yang ada di kecamatan, kelurahan maupun desa untuk memastikan kondisi masyarakat, terutama yang terdampak asap karhutla,” tegasnya.
Ia menyebut paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan. Oleh sebab itu, pemeriksaan dan pemantauan kesehatan masyarakat perlu dilakukan secara berkala sehingga keluhan maupun gejala penyakit dapat segera ditangani.
Di sisi lain, Dadang mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memperhatikan dampak kabut asap. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat juga harus menjadi perhatian selama musim kemarau karena perubahan kondisi sumber air berpotensi memengaruhi kualitas air.
“Kita tidak hanya berbicara soal asap dan gangguan pernapasan. Kondisi air yang dikonsumsi masyarakat juga harus diperhatikan. Pastikan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam kondisi sehat dan aman,” katanya.
Dadang menilai penanganan dampak kemarau dan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Upaya pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga harus menjamin kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Perumdam dan Dinas Kesehatan terus diperkuat agar pelayanan air bersih serta layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan selama kondisi kemarau dan kabut asap berlangsung.
