Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mengatakan hingga kini sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat kemampuan fiskal daerah menjadi rentan apabila terjadi penyesuaian atau pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. “Ketergantungan fiskal kita masih kepada pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat mengurangi transfer ke daerah, tentu harus ada langkah antisipasi yang disiapkan. Sementara itu, potensi-potensi pendapatan yang bernilai besar saat ini lebih banyak dikuasai pusat,” ujar Purdiono, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih kreatif menggali berbagai sumber pendapatan baru yang menjadi kewenangan daerah. Berbagai potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah perlu dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Menurutnya, optimalisasi aset daerah, peningkatan pelayanan pajak dan retribusi, penguatan iklim investasi, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal merupakan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Yang bisa dilakukan daerah adalah memaksimalkan potensi yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi harus terus dilakukan agar PAD meningkat dan kemampuan fiskal daerah semakin kuat,” tegasnya.
Purdiono menambahkan, penguatan PAD tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga membangun struktur APBD yang lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan kemampuan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.(kaer)
