Palangka Raya, eNewskalteng.com — Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi anggaran yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk melalui opsi penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, kebijakan perampingan OPD dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas birokrasi sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mampu memperkuat kinerja pemerintahan daerah. “Apabila memang memungkinkan dan dinilai lebih efektif untuk disatukan, penggabungan OPD tentu dapat menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan,” ujar Sirajul, Sabtu (20/6/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kesesuaian tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah agar pelaksanaan program pemerintah tetap berjalan optimal. Salah satu dinas yang sebelumnya sempat disebut memiliki peluang untuk digabung yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah.
Meski demikian, Sirajul menegaskan bahwa keputusan mengenai penggabungan ataupun perampingan OPD sepenuhnya berada di tangan kepala daerah sebagai pemegang kewenangan dalam penataan organisasi pemerintahan. “Hal tersebut merupakan kewenangan gubernur untuk menentukan langkah terbaik sesuai kebutuhan organisasi dan kondisi keuangan daerah,” katanya.
DPRD Kalimantan Tengah, lanjutnya, pada prinsipnya akan mendukung setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta memperkuat efektivitas birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan penggabungan OPD juga perlu memperhatikan dampak terhadap struktur organisasi dan penataan sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara yang berada di lingkungan perangkat daerah terkait. “Tentu ada konsekuensi yang harus diperhatikan, terutama berkaitan dengan penyesuaian organisasi dan jabatan ASN. Namun hal itu merupakan bagian dari proses penataan birokrasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.
Sirajul menambahkan, DPRD tidak memberikan rekomendasi khusus terkait OPD mana saja yang perlu digabungkan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki pertimbangan dan kajian tersendiri dalam menentukan kebijakan tersebut. “Pada intinya kami mendukung langkah yang dinilai paling baik bagi kepentingan daerah, efisiensi anggaran, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(kaer)
