PALANGKA RAYA, eNewskalteng.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Tengah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, organisasi kemasyarakatan, lembaga terkait, serta insan media. Rakerda menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dan membahas berbagai persoalan yang dihadapi desa-desa di Kalimantan Tengah.
Ketua Panitia Rakerda, Dematius, mengatakan kegiatan ini diharapkan mampu mempererat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Dengan adanya Rakerda ini, karena kami mengundang semua unsur, baik pemerintah, kabupaten, organisasi kemasyarakatan, lembaga maupun media, harapan kami APDESI bisa bersatu dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk membangun serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di desa,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, APDESI juga membahas sejumlah agenda organisasi, termasuk penataan kepengurusan yang masih belum lengkap di beberapa daerah serta penguatan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan.
Menurut Dematius, pembentukan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) menjadi langkah strategis agar program dan kegiatan APDESI dapat menjangkau seluruh desa secara lebih efektif.
“Kami ingin APDESI hadir sampai ke bawah, sampai ke desa-desa, sehingga dapat menjadi wadah perjuangan bagi seluruh pemerintah desa yang ada,” katanya.
Ia menegaskan APDESI akan terus memperjuangkan kepentingan desa melalui penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Desa, serta Kementerian Dalam Negeri.
Selain penguatan organisasi, Rakerda juga menyoroti kondisi perekonomian desa yang saat ini menghadapi berbagai tantangan. Dematius menilai kebijakan pemangkasan anggaran dan perubahan sejumlah regulasi turut memengaruhi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di desa.
“Yang pasti kami melihat kondisi ekonomi desa saat ini sedang menghadapi tantangan. Salah satunya akibat pemangkasan anggaran, kemudian adanya perubahan regulasi dan aturan-aturan yang berlaku,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya perusahaan yang belum memenuhi sejumlah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam regulasi, termasuk terkait pemenuhan alokasi tertentu bagi masyarakat desa.
Karena itu, APDESI berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan agar berbagai program pemberdayaan dan penguatan ekonomi desa dapat berjalan optimal serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui Rakerda dan Dialog Interaktif tersebut, APDESI Kalimantan Tengah berharap dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat pembangunan desa, meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (Zen)
