BeritaPemkab Murung RayaPendidikan

Pemkab Murung Raya Bahas Kesiapan Lokasi KKN Mahasiswa UPR dan UIN

3
×

Pemkab Murung Raya Bahas Kesiapan Lokasi KKN Mahasiswa UPR dan UIN

Sebarkan artikel ini
Bupati Murung Raya, Heriyus M Yoseph, bersama Wakil Bupati Rahmanto Muhidin saat menggelar rapat koordinasi terkait sinkronisasi penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Palangka Raya dan UIN Palangka Raya di sejumlah kecamatan.(Photo/ist)

Puruk Cahu, eNewskalteng.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggelar rapat koordinasi terkait sinkronisasi penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Palangka Raya dan UIN Palangka Raya di sejumlah kecamatan, Senin (18/5/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus M Yoseph, didampingi Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, serta dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan para camat.

Pertemuan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program KKN berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan. Dalam rapat itu, pemerintah daerah membahas berbagai kesiapan, mulai dari lokasi penempatan mahasiswa hingga pola pendampingan selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung di lapangan. Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program KKN di Kabupaten Murung Raya.

Bupati Heriyus M Yoseph menilai mahasiswa memiliki peran penting dan strategis dalam membantu pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia di desa. “Mahasiswa memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat melalui program-program edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan selama pelaksanaan KKN,” ujar Heriyus.

Ia berharap keberadaan mahasiswa di tengah masyarakat nantinya dapat memberikan dampak positif sekaligus menjadi sarana pembelajaran langsung bagi peserta KKN. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis partisipasi dan pengabdian masyarakat.(red)