Palangka Raya, eNewskalteng.com – DPRD Kota Palangka Raya mengingatkan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mempertimbangkan secara matang kemampuan keuangan daerah dalam rencana peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut memiliki tujuan positif, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Namun, ia menegaskan perlunya kehati-hatian agar tidak berdampak pada keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami memahami bahwa peningkatan status PPPK merupakan langkah yang baik. Namun, perlu disertai perhitungan yang cermat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, DPRD telah mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melakukan kajian secara komprehensif. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil dapat berjalan seimbang antara peningkatan kesejahteraan ASN dan kemampuan fiskal daerah. Ia juga menekankan bahwa keberlanjutan program pembangunan harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, peningkatan status PPPK diharapkan dapat diiringi dengan upaya peningkatan pendapatan daerah. “Harapannya, kebijakan ini tetap memberikan manfaat luas tanpa mengurangi ruang bagi program pembangunan lainnya,” tambahnya.
DPRD Kota Palangka Raya, lanjutnya, berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan secara konstruktif terhadap proses tersebut agar setiap langkah berjalan sesuai perencanaan. “Kami berharap Pemko dapat segera melakukan kajian mendalam, sehingga keputusan yang diambil benar-benar tepat dan membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(nis)
