Kuala Kapuas, eNewskalteng.com — Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kapuas, Selasa (4/11/2025). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, turut dihadiri Wakil Ketua I Yohanes, Wakil Ketua II Berinto, serta seluruh anggota DPRD Kapuas. Hadir pula Sekretaris Daerah Usis I Sangkai, para asisten, kepala perangkat daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Kabupaten Kapuas.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD Kapuas menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Kapuas. Pemandangan umum tersebut berisi pandangan, masukan, serta saran mengenai arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah yang diusulkan pemerintah.
Secara umum, seluruh fraksi dapat memahami penjelasan dan keterangan yang disampaikan dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBD 2026. Pokok pikiran dan materi yang disampaikan akan diuji serta dibahas lebih mendalam dalam pembahasan bersama eksekutif dan legislatif sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Fraksi-fraksi yang menyampaikan pemandangan umum antara lain: Fraksi Golkar oleh H. Abdullah, Fraksi PDI Perjuangan oleh Franco B. Dehen, Fraksi NasDem oleh I Nyoman Salop, Fraksi Gerindra oleh Yunaningsih, Fraksi PAN oleh H. Saferaniansyah, Fraksi PKB oleh Suprianto dan Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera oleh Sutarno.
Seluruh fraksi berkesimpulan menerima Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut melalui mekanisme pembicaraan selanjutnya sesuai jadwal yang ditentukan.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan RAPBD 2026, yang akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi, sebelum memasuki pembahasan lanjutan di tingkat komisi dan Badan Anggaran.(ali)
