Palangka Raya, eNewskalteng.com – Wakil Bupati Barito Utara (Barut), Felix Sonadie Y. Tingan, menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bapperida, Kamis (20/11/2025). Rakor dipimpin Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dan diikuti Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Kalteng.
Dalam paparannya, Felix menyampaikan kondisi kemiskinan di Barito Utara berdasarkan data BPS 2025, yaitu berada pada angka 5,52% atau sekitar 744 ribu jiwa. Ia menjelaskan bahwa meningkatnya angka kemiskinan dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, kenaikan garis kemiskinan akibat inflasi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 4,71%.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Barut menyiapkan target penurunan kemiskinan hingga 4,6% pada tahun 2030 melalui RPJMD 2025–2029. Pemkab juga menetapkan tiga strategi utama sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem.
Tiga strategi tersebut meliputi:
-
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, melalui Operasi Pasar Murah, GEPAMOR, dan berbagai bantuan sosial seperti PKH, BPNT, JKN-PBI, serta BLT Dana Desa.
-
Peningkatan pendapatan masyarakat, dengan memperkuat sektor ekonomi lokal, pelatihan vokasi, dukungan untuk petani, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
-
Penurunan kantong-kantong kemiskinan, melalui perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan sanitasi, dan pengembangan Sekolah Rakyat.
Felix juga menegaskan bahwa Pemkab Barut terus menjaga stabilitas inflasi daerah yang pada minggu kedua November 2025 tercatat minus 0,41 persen, sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya beli masyarakat.
Sementara Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target menghapus kemiskinan dalam segala bentuk. Ia mengingatkan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup.
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa Rakor ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sekaligus mempersiapkan penyusunan RPKD 2025–2029.
