Muara Teweh, eNewskalteng.com — Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM menyambut baik penyelenggaraan Gathering Badan Usaha Tahun 2025 yang digelar oleh BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh, Senin (20/10/2025) di Gedung Balai Antang, Muara Teweh. Kegiatan ini dihadiri oleh para pimpinan badan usaha dari berbagai daerah sekitar seperti Kabupaten Murung Raya, Barito Selatan, dan Barito Timur. Tujuannya adalah memperkuat sinergi antara dunia usaha dan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggota DPRD Barito Utara, Naruk Saritani, turut memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai gathering ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian badan usaha terhadap pentingnya perlindungan jaminan kesehatan bagi para pekerja. “Saya sangat mengapresiasi BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh atas inisiasi kegiatan ini. Gathering seperti ini penting sebagai ruang dialog dan komunikasi antara badan usaha dan BPJS. Ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program JKN,” ujar Naruk Saritani, politisi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara.
Menurutnya, keterlibatan aktif badan usaha sangat diperlukan untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan haknya dalam perlindungan kesehatan. “Pekerja adalah aset berharga. Memberikan perlindungan kesehatan kepada mereka bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan,” tambahnya.
Naruk berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha, khususnya sektor UMKM yang masih belum optimal dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKN. “Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak konkret dalam peningkatan kepesertaan JKN dan kesejahteraan tenaga kerja di Barito Utara,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Barito Utara, H.M. Mastur, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha. “JKN bukan hanya sekadar jaminan kesehatan, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan sosial yang memungkinkan pekerja bekerja dengan tenang, produktif, dan sejahtera,” ujarnya.(red)
