Palangka Raya, eNewskalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Kantor Bapperida, Kamis (20/11/2025). Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, dan menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di daerah.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Nomor 188.44/83/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022–2026. Aturan ini menegaskan perlunya koordinasi berkelanjutan dalam merumuskan kebijakan, menyusun strategi perencanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan harus sejalan dengan komitmen nasional dan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs). Ia menekankan bahwa tujuan utama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk bukan hanya persoalan finansial, melainkan juga menyangkut akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara menyeluruh.
“SDGs merupakan komitmen nasional dan global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, yang tidak hanya terkait keterbatasan finansial, tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum,” ujar Edy.
Wagub juga mengungkap adanya perubahan pola kemiskinan di Kalimantan Tengah. Saat ini, angka kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Sebaliknya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren berbeda menurun di kota, namun meningkat di desa. Menurut Edy, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena potensi migrasi penduduk desa ke kota tanpa keterampilan memadai dapat memperburuk kemiskinan perkotaan.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya memperkuat penciptaan lapangan kerja di pedesaan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan ekonomi di tempat asal dan tidak terdorong berpindah ke kota secara tidak terencana.
Edy Pratowo juga menyoroti perlunya pembaruan data makro dan sektoral secara berkala. Data yang mutakhir dinilai sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika di lapangan.
Selain itu, ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan melanjutkan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalteng Tahun 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi pedoman bersama lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan.
Rakor ditutup dengan penegasan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi terkait untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin di Kalimantan Tengah.(Zen)
Penulis : Zendrato
Editor : Andi Kadarusman
