BeritaDPRD KaltengLegislatif

DPRD Kalteng Minta Kebijakan Nyata untuk Cegah Kerugian Petani Cabai

117
×

DPRD Kalteng Minta Kebijakan Nyata untuk Cegah Kerugian Petani Cabai

Sebarkan artikel ini
Siti Nafisah.

Palangka Raya, eNewskalteng.com – Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti serius anjloknya harga cabai di sejumlah daerah, termasuk viralnya video petani di Kabupaten Kapuas yang mencabuti tanaman akibat harga jual merosot tajam.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menekankan bahwa kondisi ini bukan sekadar persoalan sesaat, melainkan sinyal ketimpangan serius dalam sistem tata niaga hortikultura di daerah.

“Ketika usaha tani yang membutuhkan tenaga, modal, dan waktu tidak memberikan keuntungan layak, yang terdampak bukan hanya produksi, tetapi juga keberlanjutan ekonomi keluarga petani,” ujar Siti Nafsiah, Senin (10/11/2025).

Siti menjelaskan, biaya produksi cabai relatif tinggi dan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga pasar. Petani harus menanggung pengeluaran untuk benih, pupuk, pengendalian hama, pengairan, hingga distribusi. Ketika harga jual di tingkat petani tidak sebanding dengan biaya tersebut, wajar jika muncul rasa frustrasi.

Komisi II menilai pemerintah daerah harus segera menyusun kebijakan stabilisasi harga dan pembenahan rantai pasok komoditas pertanian. “Persoalan ini tidak boleh dianggap biasa. Harus ada langkah terpadu agar petani tidak terus merugi,” tegasnya.

Beberapa langkah konkret yang didorong Komisi II antara lain:

  • Pendataan struktur harga yang akurat dan real-time di tingkat petani.

  • Fasilitasi penyerapan hasil panen melalui koperasi, mitra off-taker, atau perusahaan mitra binaan.

  • Penguatan akses pasar dan distribusi agar posisi tawar petani lebih kuat.

  • Pengembangan hilirisasi pertanian, seperti pengeringan cabai, pembuatan bubuk atau pasta cabai, untuk menjaga nilai ekonomi komoditas meski panen raya.

Siti Nafsiah menegaskan, DPRD Kalteng akan mengawal fungsi pengawasan dan advokasi agar petani memperoleh kepastian usaha, kepastian pasar, dan harga yang berkeadilan.

“Kesejahteraan petani adalah pondasi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah. Perlindungan dan pemberdayaan petani harus menjadi agenda strategis pembangunan Kalimantan Tengah,” pungkasnya.