Kotawaringin Timur, eNewskalteng.com – Akibat alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) belum juga cair, membuat pelayanan publik di desa hampir tidak berjalan. Kondisi ini terjadi sejak bulan maret 2025 di Pemerintah Desa Tumbang Tawan, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kondisi tersebut disampaikan anggota DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Hendra Sia, saat melakukan reses di Desa Tumbang Tawan, Jumat (17/10/2025).
Pada reses tersebut, masyarakat dan perangkat desa mengungkapkan keluhan karena roda pemerintahan desa terhenti akibat belum adanya pencairan dana. “Saya reses bersama sekdes dan masyarakat yang menyampaikan langsung bahwa pemerintahan desa tidak bisa berjalan karena ADD dan DD belum cair sejak Maret 2025,” kata Hendra.
Tidak hanya pelayanan pemerintahan yang terganggu, dampaknya juga dirasakan di sektor pendidikan. Guru Taman Kanak-Kanak (TK), terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar lantaran belum menerima honor yang bersumber dari dana desa. “Anak-anak jadi korban karena tidak bisa belajar. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) harus segera turun tangan menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Hendra menilai keterlambatan penanganan masalah tersebut telah memperburuk kondisi sosial masyarakat seraya mendesak, agar Pemkab Kotim segera mengambil langkah cepat agar pelayanan dasar di tingkat desa tidak berhenti sepenuhnya.
Setelah ditelusuri, hal ini lantaran belum diserahkannya dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, yang menjadi salah satu syarat utama pencairan ADD dan DD. “Ini masalah serius. Jangan sampai masyarakat di pedalaman yang akhirnya menanggung dampak akibat lambannya penyelesaian laporan keuangan dan pencairan dana,” tutup Hendra. (man)
Penulis : Normansyah/enewskalteng.com
Editor : Andi Kadarusman
